Pemerintah Provinsi Papua di minta untuk tidak Pilih Kasih

Jika 300 Orang Masyarakat Saireri Di Pulangkan Maka Harus Berlaku Adil Bagi Masyarakat Dari Wilayah Adat Lapago, Mepago,  Mamta, Untuk Di Pulangkan Pasca  Pembatasan Sosial Berskala Besar

Nioluen Kotouki Anggota Komisi I DPRP Papua

MAJALAHWEKO, WAMENA - Nioluen Kotouki Anggota Komisi I DPRP Papua menilai sikap pemerintah provinsi papua dengan memulangkan 300 orang yang terkendala pasca pembatasan sosial  berskala besar  ke daerah asal merupakan   tindkan yang di nilai kurang tepat  karena masih banyak masyarakat dari  wilayah adat  lapago, mepago,  mamta yang juga dalam status yang sama untuk di perhatikan.

Oleh karenanya saya harap pemerintah provinsi papua dalam waktu dekat segerah berkoordinasi denngan pihak tehnis maskapai untuk segera menfasilitasi masyarakat yang terkena dampa pspb yang ada di jayapura untuk pulang ke daerah asalnya dengan mengunakan maskapai yang telah di fasilitasi oleh pemerintah provinsi secara gratis seperti yang hendak di lakukan kepada 300 orang masyarakat saireri.

Saya Juga Memantau Masyarakat Lapago Mepago Memang Masih Banyak Yang Juga Terkena Dampak Paska Pspb Yang Menyebabkan Tidak Jadi Pulang Ke Daerah Asalnya Bahkan Sementara Saya Ada Tampung 13 Orang Dari Lapago Yang Juga Memiliki Status Yang Sama Untuk Itu Demi Netralitas Dalam Pelayanan Terhadap Masyarakat Pemerinta Provinsi Papua Untuk Segera Menanggapi Situasi Ini, Kalau Di Hindakan Berartikan Pemerintah Provinsi Di Nilai Tebang Pilih Artinya Masyarakat Sairerilah Yang Pantas Di Hargai Sedangkan Masyarakat Yang Dari Lapago, Mepago, Animha Mau Di Apakan

Selain itu saran saya pemerintah provinsi papua segera berkoordinasikan kepada pihak tehnis maskapai untuk memebrikan layanan geratis selama dua atau tiga hari untuk keberangkatan anak – anak sekolah lulusan sma/smk untuk menindak lanjuti  pendidikan di jejang yang paling tinggi, oleh karenanya jika pembatasan sosial berskala besar di cabut maka hal tersebut tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.

Nasional Tanah Papua 18:22