Dampak Pemekaran DOB di Papua

Photo: Ilst

Oleh : Benidiktus Bame

PACEKRIBO, JAYAPURA - Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua di nilai sebagai bentuk kapitalisme. Terbukti banyak kecolongan dalam dimensi pembagunan yang lakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Hasil diskusi dan kajian ilmiah yang di lakukan oleh Mahasiswa, LSM, akademisi serta politisi, semua memberi kesimpulan bahwa saat ini kehidupan orang Papua sudah diatur di dalam UU OTSUS (Otonomi Khusus). Elit-elit politik lokal Papua, sebagai ‘keluarga besar dari kapitalisme’ sampai saat ini terus melakukan kolonisasi atau praktik-praktik penjajahan terhadap orang Papua sendiri.

Jadi, pemekaran (33) daerah otomi baru (DOB) di Provinsi Papua dan Papua Barat seharusnya diaanalisa secara komprehensif terutama terkait dampak secara positif dan negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat Papua.

Hal ini tentu menjadi langkah antisipatif pemerintah untuk ke depanya. Pemerintah dapat mengurangi gejala timbulnya konflik sosial dalam masyarakat disamping meningkatkan partisipasi masyarakat Papua sendiri dalam membangun daerahnya.

Dampak Negatif

Minimnya sumber daya manusia dalam mengisi sektor pemerintahan, mengapa demikian? Data menunjukan dalam birokrasi pemerintah Papua dalam hal ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), presentase junlah orang Papua hanya 20%, Sedangkan 80% non Papua. artinya, sistem yang membatasi.

Padahal jumlah kelulusan mahasiswa papua cukup tinggi. Dari setiap Perguruan Tinggi di Papua bahkan di luar Papua mengeluarkan sarjana anak Papua yang cukup banyak bahkan kualitas di atas rata-rata. sampai saat ini mereka menjadi sarjana pengangguran cukup banyak.

Dimanakah Otonomi Khusus itu? Bukankah otonomi khusus juga bertujuan mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja bagi Anak papua sendiri. Tak dapat dipungkiri pengangguran memiliki dampak psikologis yang tinggi berbentuk stress menjadikan orang mudah marah terbakar emosi dan kemudian berkembang menjadi konflik yang luas.

Investor yang masuk mengambil sumber daya alam lalu mendiskriminasikan masyarakat setempat, menebang hutan secara illegal tanpa menganalisis dampak lingkungan, pendekatan kebudayaan lokal (tanpa memperhatikan tempat keramat).

Investasi di Papua hanya memberikan keuntungan dan kebahagiaan bagi Investor semata. Sementara Masyarakat Papua sendiri terlena dengan beebagai konflik yang sepertinya dibuat untuk mengalihkan energi dan perhatian dari para kapitalis yang merongrong kekayaan alam Papua.

konflik semakin meningkat, konflik yang dimaksud adalah masyarakat Papua dan masyarakat Papua, Masyarakat Papua dengan non Papua, masyarakat dengan pemangku kepentingan misalnya, datang pada ajang pemilihan Kepala Daerah disini biasa terjadi korban semakin tinggi karena peran politisi yang memprofokator masyarak kecil begitu punya hak demokrasi akhirnya terjadi konflik horizontal.

Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa Orang Asli Papua (OAP) telah menjadi minoritas di lima wilayah kabupaten/kota di provinsi Papua. Kelima wilayah itu adalah Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura.Banyak Non Papua menyebar luas dan menutupi masyarakat asli Papua ahirnya terjadi kawin silang yang terus terjadi hingga menghabiskan ras masyarakat Papua

Dampak Positif

Pengangguran masih sangat tinggi di Papua. lapangan kerja di Papua masih terbatas tidak cukup menampung sarjana yang di keluarkan oleh berbagai PTN dan PTS di papua bahkan di luar Papua.

Pemerintah pusat harus memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dalam mengurus rumah tangganya tanpa ada intervensi, saya jamin perubahan akan terjadi secara totalitas tanpa ada keganjalan, mereka yang di pinggir di Tarik masuk ke dalam, mereka yang jauh akan di mendekat, mereka yang sakit akan di proritaskan sembuh, mereka yang lemah akan di kuatkan melalui sentuhan Pemerintah.

Membangun Papua tidak segampang yang kita berbicara membalikan telapak tangan, butuh kerja keras dari semua elemen pemangku kepentingan, baik, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LSM, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda secara berpartisipasib dalam mewujudkan Papua bangkit mandiri dan sejahtera.

Dari dua analisis dampak positif dan dampak negatif tersebut ada beberapa poun yang mestinya dipertimbangkan oleh pihak Pemerintah ;

Pertama, Perlu adanya sosialisasi terkait pemekaran wilayah papua berdasarkan kajian yang kuat serta alasan bagi pemekaran DOB Provinsi dan Kabupaten kota di Papua, sehingga kesimpulan yang di ambil bisa tepat sasaran.

Kedua, Pemerintah Pusat harus melepaskan semua kepentingan tanpa ada intervensi bagi Papua. Sehingga kebijakan serta terobosan yang di lakukan bisa maksimal.

Ketiga, Pemerintah Pusat harus mendengar langsung suara rakyat kecil dari akar rumput karena merekalah yang merasakan dampak positif dan negatif dalam pembagunan serta merekalah yang ikut berpartisipasi dalam pembagunan.

keempat, Pemerintah harus fokus siapkan Sumber Daya Manusia orang asli Papua di 10 tahun mendatang. Semoga.

Penulis adalah Ketua Presdium PMKRI Cabang Jayapura Santo Efrem

Artikel Opini Pembangunan Tanah Papua 20:37