Pernyataan sikap Mahasiswa Tolikara Se-jawa & Bali Menolak Program KB di Kab.Tolikara Papua.
SURABAYA, PACEKRIBO – Mahasiswa Tolikara se-jawa & Bali
“Menolakan atas Pencangan program Keluarga Berencana (KB) di Tolikara Papua”,
yang ternyata didukung Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk dijadikan Kampung KB
se-Kab.Tolikara.
“Kita
harus melihat secara objektif persoalan program KB yang dicanangkan pemerintah
pusat. Program tersebut sudah berlaku sejak Tahun 1970an, di masa kepemimpinan
rezim Orde Baru (Orba) atau di masa Presiden Soeharto”.
Maka dengan itu kami Mahasiswa
Se-jawa dan Bali Mengambil pernyataan sikap Menolak, program KB dengan alasan
program KB ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Kab.Tolikara Papua.
“Orang asli Papua (OAP) saat
ini sudah menjadi minoritas. Program KB kesannya menjadi pembatasan populasi OAP.
Seharusnya program KB tidak perlu diberlakukan di Kab.Tolikara Papua,”
pemerintah Kab.Tolikara harus
memberi jaminan kepada masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi, sebab itu yang terpenting Bukan Program KB.
“alasan
BKKBN KB Bukan membatasi populasi OAP dengan program KB. Itu bukan solusi untuk
meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kab.Tolikara”
Kami minta Pemerintah
Kab.Tolikara harus bisa memproteksi hak-hak hidup OAP, khususnya Masyarakat
Kab.Tolikara bukan ikut-ikutan mendukung program nasional yang kontroversi di
provinsi Papua itu.
menurut berbagai survei dan
media jumlah OAP semakin menyusut. “Pertimbangan PEMDA Tolikara di mana?
Sehingga harus kembali mencanangkan program KB di kab.Tolikara di jadikan
Kampung KB.
PERNYATAAN SIKAP MAHASISWA TOLIKARA DENGAN TEGAS MENOLAK PROGRAM
KELUARGA BERENCANA (KB).
1. Pemerintah Kab. Tolikara
Stop ikut program keluarga berencana (KB) dari pemerintah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Tolikara secara
tidak langsung membunuh rakyatnya sendiri
3. Orang asli papua tidak butuh
Program keluarga berencana (KB)
4. Bupati Tolikara tidak
melindungi rakyatnya sendiri.
5. Pemerintah pusat programkan
keluarga berencana untuk membunuh rakyat papua secara sistematis melalui
pemerintah kab. Tolikara.
6. Bupati Tolikara segerah
cabut MoU/Persetujuan kab. Tolikara dengan pemerintah provinsi Papua masuk
program keluarga berencana (KB) .
7. Secara tidak langsung Bupati
Tolikara melalukan pelangaran HAM berat di Papua khususnya di Kab.Tolikara
8. Kami orang asli papua mau
hidup bebas dari segala macam ancaman negara kesatuan republik Indonesia (NKRI)
9.Dinas BKKBN dilarang keras
sosialisasi Program KB di Kab.Tolikara
Pernyataan yang kami buat ini
Pemerintah Kab.Tolikara Harus tangapi serius dalam Hal Kab.Tolikara dijadikan
kampung KB.(Admin)
0 comments:
Post a Comment
Gunakan kata-kata yang baik, sopan dan santun.
Dilarang keras Komentar yang berbau SARA, Pornografi, Pelecehan dan Kekerasan.
Orang Pintar Pasti Komentar Yang Berkualitas.