Hariz Azhar: “Freeport Indonesia Lakukan Kejahatan Terencana Dan Sistematis”

Haris Azhar (Foto: Hari Setu/REQuisitoire)

MAJALAHWEKO, JAKARTA – Penggiat Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar, menegaskan, tragedi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PT FI) terhadap ribuan karyawan sepanjang Januari hingga Mei 2017 lalu adalah kejahatan korporasi dengan perencanaan yang matang dan sistematis. 

Rangkaian represi korporasi terhadap pekerja FI ini dinikmati sejumlah pihak yang mengambil keuntungan untuk kudeta organisasi pekerja.

“Saya juga menduga, pihak korporasi, memiliki tujuan membangun tekanan ke Pemerintah Indonesia (Jakarta) dalam suasana tawar- menawar. Kita harus ingat bahwa PT FI menuntut tetap dalam mekanisme hubungan kontrak karya, sementara pemerintah menuntut diberlakukan IUP sebagaimana perintah UU terkait pertambangan. PT FI menuntut untuk tidak melakukan penyaringan hasil tambang (smelter) di Indonesia,” demikian pendapat Mantan Koordiantor KontraS itu.

Tekanan kepada pekerja, urai Haris, merupakan satu afirmasi jika pemerintah tidak menuruti kemauan PT FI, maka para pekerja yang merupakan warga negara Indonesia akan terus ditekan.

Kata Haris, “Saya memiliki kesan kuat bahwa Pemerintah Indonesia tutup mata alias tidak mau tahu dengan kondisi para pekerja, ditambah dengan temuan saya bahwa 351 perusahaan, organisasi dan individu yang menerima buah kenikmatan dari PT FI bahkan ada dari mereka merupakan bagian dari kekuasaan (Jakarta). Ironisnya lagi ada salah satu tokoh HAM nasional bahkan berkaliber internasional yang terkait di PT FI.”

Haris juga berpandangan, tekanan Pemerintah Pusat terhadap PT FI selama ini merupakan desakan kalangan elite tertentu untuk meminta “jatah” dari Freeport Indonesia seperti kasus Papa minta Saham. Kalangan elit sibuk rebutan “kue” jutaan dollar dari PT FI lalu tidak peduli dengan nasib pekerja dan keluarganya yang bisa mencapai sekitar 25 ribuan orang jika dijumlah secara menyeluruh.

SOLUSI UNTUK PT FI

Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Lokataru ini ada empat solusi dalam menyelesaikan tragedi ketenagakerjaan di FI. Pertama, pemerintah harus segera membuat tim gabungan untuk memaksa PT FI mematuhi hukum di Indonesia, hukum internasional dan human rights policy PT FI sendiri demi menghormati hak para pekerja.

Kedua, PT FI harus membuka ruang dialog terkait penyebab awal mogok kerja 8000 pekerja yang terjadi hingga hari ini, yakni, soal Furlough (merumahkan pekerja). Selanjutnya, PT FI harus segera memulihkan hak-hak para pekerja, membayar gaji para pekerja selama 9 bulan termasuk tunjangan-tunjangan, membayar THR, memulihkan jaminan kesehatan dan mengaktifkan kembali rekening bank.

Ketiga, Pihak Kepolisian RI, Kompolnas dan Komnas HAM memiliki tugas untuk memeriksa kekerasan terhadap para pekerja yang dilakukan anggota Kepolisian di Timika, terutama untuk 4 kasus (a. Kekerasan pada saat doa bersama para pekerja yang dibubarkan dengan semprotan dan tembakan. b. Keterlibatan sejumlah polisi yang memaksa pekerja menerima kebijakan Furlough. c. Mencari Martinus Baenal yang masih hilang hingga saat ini. d. Memproses pihak bank yang menutup akun rekening para pekerja).

Keempat, audit segera PT Freeport secara komprehensif, dari sisi kandungan tambang yang dilarikan keluar negeri secara bertahun-tahun, dari sisi pajak, dari sisi lingkungan hidup yang dirusak, dari sisi hak masyarakat adat, seberapa besar hilangnya masyarakat adat akibat praktek bisnis Freeport lalu siapa saja yang terlibat “mengamankan” Freeport Indonesia selama ini, kondisi hak-hak para pekerja, dana sosial yang sering digunakan dan berbagai kekerasan yang kerap terjadi.

“Audit ini harus disampaikan ke pihak Amerika Serikat dan Australia, dua negara di mana investor Freeport Indonesia berada seperti Rio Tinto. Sekali lagi ini usulan saya kalau mau benar nih Pemerintah Pusat mau tangani soal PT Freeport Indonesia. Tetapi saya ragu dengan keseriusan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus ketenagakerjaan di PT Freeport dan kasus lainnya,”

(Sumber: http://requisitoire-magazine.com)

Berita Hukum Nasional PT.Freeport 19:53