Jokowi Tukang Tipu

Jokowidodo, Presiden Indonesia/ Ilst foto.

JAYAPURA, PACEKRIBO - JOKOWI TUKANG TIPU. Kalimat ini tepat untuk menggambarkan sosok Joko Widodo yang dikenal sederhana, merakyat, suka blusukan dan dekat dengan orang kecil. Waktu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, memang Jokowi menunjukkan bahwa dia adalah sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat.

Dan sosok seperti Jokowi ini yang dicari oleh masyarakat Indonesia saat ini. Rakyat Indonesia ini tahu. Jokowi punya janji untuk selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Itu Jokowi punya janji waktu dia kampanye. Satu hal yang menarik simpati dari anak-anak muda, aktivis, bahkan penggiat kemanusiaan adalah ketika Jokowi berjanji untuk selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM itu.

Waktu kampanye pemilu, Jokowi bilang, kalau dia berkomitmen untuk selesaikan pelanggaran HAM. Di Papua, selain isu penyelesaian pelanggaran HAM, komitmen Jokowi untuk bangun Papua yang membuat ia diterima di semua kalangan. Sehingga pada saat pemilihan, Jokowi menang telak di Papua.

Jokowi waktu ke Jayapura, dalam rangka kampanye pemilu, sempat berjanji untuk membangun pasar mama-mama Papua di jantung Kota Jayapura. Itu tahun 2014. Tetapi, sampai saat ini janji itu belum ditepati. Bahkan, pada saat Jokowi dilantik, mama Pigai sempat diundang ke Jakarta untuk ikut pelantikannya. Memang, pace Jokowi Penipu.

Dua bulan setelah Jokowi dilantik, tepatnya pada 8 Desember 2014, di Paniai, jelas-jelas aparat menembak mati lima pelajar di Enarotali. Pelakunya adalah aparat. Dan pada saat natal nasional tahun 2014 di Jayapura, Jokowi janji untuk selesaikan kasus itu. Jokowi juga bilang, kalau dia perintahkan bawahannya untuk selesaikan kasus itu. Tetapi, sampai tahun 2016 ini tidak ada langkah maju sama sekali.

Tanggal 10 Desember 2015, pada hari HAM sedunia, Jokowi juga terus ulangi janjinya untuk selesaikan pelanggaran HAM berat. Tetapi, Jokowi tidak melakukan satu upaya kongkrit untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM. Malah Jaksa Agung yang membentuk gugus tugas untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tetapi itu juga hanya sebatas seremonial. Tidak ada upaya kongkret yang dilakukan.

Komitmen Jokowi ini menjadi ambur radul ketika masalah penyelesaian pelanggaran HAM ini kemudian dilanjutkan oleh Menko Polhukam. Bahkan, Menko Polhukam ini terkenal rasis. Karena mengusir orang Papua dari tanah mereka sendiri. Mungkin pace de lagi gila. Bukan?

Jokowi su berjanji untuk bangun pasar yang layak untuk mama-mama papua di Jayapura. Tetapi, malah yang de bangun pasar Pharaa Sentani. Jokowi juga bilang, kalau dia akan lebih banyak membangun di Papua. Apa yang de bangun? Jokowi de su tunjukan bahwa de tuh panakut. Buktinya waktu dia kunjungan ke Jayapura, yang kawal dia tidak hanya aparat yang di darat, ada dua pesawat jet tempur juga ikut mengawasi dari udara Jayapura. Kalau yang di darat, mo bilang ka, dari yang berseragam sampai tra berseragam penuhi kota Jayapura. Ini kan berlebihan. Orang Papua ini sudah hidup dalam trauma yang panjang karena kelakuan busuk aparat, pace ko bikin tambah lagi. Tra tau, tapi itu satu hal yang Jokowi tunjukkan.

Pada tanggal 7 Januari 2016 siang, setelah Jokowi makan siang dengan para wartawan di lingkaran Istana, sudah sampaikan juga. Bahwa semua pelanggaran HAM berat akan diselesaikan tahun ini. Tahun kemarin itu sibuk dan fokus ke ekonomi. Karena ekonomi Indonesia sempat terpuruk. Tetapi masalahnya, Jokowi bisa dan berani ka tidak, bersihkan orang-orang di lingkarannya yang jadi pelakunya. Atau jangan-jangan hanya janji kosong dan janji kosong lagi.

Tahun lalu, Indonesia sudah diterima sebagai anggota asiasi di forum Melanesian Spearhead Group (MSG). Ini sebuah forum negara-negara Melanesia yang diakui PBB. Waktu itu Indonesia mengklaim ada lima provinsi yang masyarakatnya ras Melanesia di Indonesia. Benar ka? Sementara itu, United Liberation Movement for Wes Papua (ULMWP) mewakili mayoritas rakyat Papua diterima sebagai pengamat di MSG.

Beberapa waktu lalu, MSG mau kirim tim pencari fakta pelanggaran HAM ke Papua Barat. Tetapi, pemerintah Indonesia menolak dan tidak menginginkan tim pencari fakta ke Papua Barat. Persoalan Papua dan Jakarta adalah urusan rumah tangga Indonesia. Jadi, tidak bisa ada negara lain yang mengintervensi. Ini jawaban dari para petinggi negara ini merespon permintaan tim pencari fakta ke Papua Barat.

Kalau trada pelanggaran HAM kenapa takut? Kalau trada masalah kenapa takut? Sebenarnya apa yang Indonesia sembunyikan di Papua? Tentunya pertanyaan ini menjadi pertanyaan paling sering ditanya oleh masyarakat internasional. Para pemimpin MSG salah satunya.

Satu lagi, Jokowi Panipu. Benar-benar Panipu dan pengecut.

Tanggal 8 Mei 2015, Jokowi datang ke Papua untuk membebaskan lima Tapol di penjara Abepura. Lalu, pada saat yang sama, Jokowi bilang, mulai besok peneliti dan wartawan asing bisa datang meliput secara bebas di Papua. Omong Kosong! Bicara saja besar. Bahkan Jokowi tidak takut dengan bawahannya. Karena ketika Menlu, Kapolri, Panglima TNI, Pangdam XVII Cenderawasih, Kapolda Papua, semua tidak menjalankan perintah seorang presiden ini. Yang presiden siapa? Babingung bukan? Sampai hari ini, tidak ada wartawan asing yang datang ke Papua untuk meliput situasi terkini di Papua. Memang... Jokowi Panipu.

Sekarang, beberapa waktu lalu, di Jayapura, dilakukan pendokumentasian pelanggaran-pelanggaran HAM berat di Papua. Pertama dilakukan oleh mereka yang mengaku dan mengatasnamakan pembela HAM Papua di salah satu hotel di Papua. Setelah itu, pendokumentasian dilakukan lagi oleh Polda Papua dan lain-lainnya yang berkomitmen untuk selesaikan pelanggaran HAM di Papua. Setelah itu, mereka bawa hasil ini ke Jakarta untuk dipresentasikan di depan Menko Polhukam. Hasil akhirnya jelas, kegiatan itu disponsori oleh Menko Polhukam untuk memuluskan upaya-upaya dia. Terutama mau bilang, kalau pelanggaran HAM di Papua sudah diselesaikan.

Selain itu, terkesan kalau hasil yang kemarin dipresentasikan di Jakarta itu akan jadi dasar dan bahan untuk Indonesia kampanye di negara-negara lain bahwa Indonesia ada niat untuk selesaikan pelanggaran HAM di Papua. Tetapi, apakah benar demikian?

Terkesan, pendokumentasian itu untuk membantu Indonesia agar bisa mencegat ULMWP di MSG dengan kampanye kotor yang biasa dilakukan oleh Indonesia ketika kampanye HAM.

Kita akan menunggu, apakah “si kurus” akan selesaikan pelanggaran HAM di Papua atau tidak. Kita menunggu komitmen “si kurus”. (suarapapua.com)

Hukum/Ham Jokowi Nasional Politik 02:26