 |
| Tuan Benny wenda. Jubir ULMWP |
JAYAPURA, PACEKRIBO - Konferensi
Tingkat Tinggi KTT Organisasi Kerja Sama Islam OKI sudah berlangsung pada 6-7
Maret di Jakarta, dengan thema “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”.
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan dukungan bagi kemerdekaan dan
kedaulatan Palestina. Bahkan, melalui pertemuan bilateral bersama Presiden
Palestina Mahmoud Abbas, Indonesia menyatakan sudah membuka dan akan meresmikan
Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah bulan Maret ini. Komitmen Pemerintah
Indonesia mendukung Palestina adalah perwujudan UUD 1945, bahwa penjajahan
diatas dunia harus dihapuskan.
Disaat
yang sama, Pemerintah Indonesia menyembunyikan dirinya dari konflik politik
West Papua, sebuah teritori yang direbut paksa tahun 1962, dicaplok secara
illegal pada tahun 1969, dan kini masih terus dikuasai dan dijajah dengan
praktek kolonialisme yang militeristik dan menyebabkan krisis kemanusiaan akut,
perusakan lingkungan, penggerukan Sumber Daya Alam besar-besaran, serta migrasi
penduduk Indonesia ke West Papua secara besar-besaran.
Sejak
1961, bangsa Papua telah berikrar untuk berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa
dan Negara. Sejak saat itu, rakyat West Papua telah berjuang dengan penuh
pengorbanan mencari kemerdekaan dan kedaulatannya selama hampir setengah abat
tanpa solusi damai antara West Papua dan Indonesia.
Bila
pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan
Palestina, pertanyaanya bagaimana dengan West Papua yang telah kehilangan hak
kemerdekaan dan kedaulatannya?
Kami
sebagai organisasi yang berasosiasi dalam payung perjuangan bangsa Papua Barat
yakni United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang juga anggota
observer di organisasi sub-regional MSG (Melanesian Spearhead Group) memandang
bahwa sesunguhnya semangat membebaskan Palestina dari pendudukan Israel harus
juga disertai dengan semangat mendekolonisasi West Papua. Bagaimana bisa
Indonesia mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, sementara bangsa
Papua masih menjadi wilayah jajahan Indonesia? Bagaimana bisa Indonesia terlibat
aktif dalam penyelesaian damai Palestina di PBB, sembari menolak segala bentuk
penyelesaian status politik West Papua secara damai?
Bila
Indonesia ikut mendorong kemerdekaan Palestina di OKI, seharusnya juga
Indonesia sebagai Anggota Asosiasi MSG mendorong hak penentuan nasib sendiri
bagi West Papua sesuai hasil komunike MSG pada than 2013 lalu. Bila Indonesia
ikut mendorong OKI dalam berbagai Tim Pencari Fakta di Palestina, mengapa
Indonesia sebagai “mitra dialog” Pacific Islands Forum (PIF) tidak mau membuka
akses bagi Tim Pencari Fakta dari Negara-negara Pasifik Selatan ke West Papua
sesuai hasil kesepakatan tahunannya di Port Moresby, September 2015? Dan lagi,
mengapa Pemerintah Indonesia terus menolak desakan ketua MSG, Menasseh Sogavare
untuk berdialog dengan ULMWP.
Oleh sebab itu, atas nama rakyat West Papua, kami menyampaikan
kepada pemerintah Republik Indonesia, dan seluruh anggota Organisasi Kerja Sama
Negara-negara Islam (OKI) bahwa:
1. Kami mendukung upaya penyelesaian damai OKI terhadap konflik
politik yang berkepanjangan di Palestina dan Israel.
2. Kami berharap Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk ikut
mencari penyelesaian damai bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua.
3. Kami juga sangat mengharapkan anggota Negara-negara OKI
untuk ikut mendorong Indonesia menghentikan pendudukan illegalnya di West
Papua, dan bersama-sama ULMWP menyelesaikan status politik West Papua secara
damai.
Port Numbay, 7 Maret 2016
Benny
Wenda
Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua.(ULMWP)
