Makna Penting Proklamasih Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971

Republic of West Papua 

PACEKRIBO,- Ini adalah artikel yang ditulis seorang pejuang, tentang 1 Juli 1971. Pertepatan dengan memperingati Hari proklamasih Kemerdekaan Papua Barat yang ke 48 1 Juli 2018. Mengapa TPNPB setiap tahun 1 Juli memperingati sebagai hari Nasional Bangsa Papua. Selenkapnya isi artikel berikut ini: 

Makna Penting 1 Juli 1971-2018

1 Juli 1971 Dasar Hukum Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua

Landasan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat adalah yang dikenal oleh seantero rakyat Papua pada 1 Desember 1961. Yaitu dimana hari perayaan Nasional Bangsa Papua ditetapkan oleh Neuw Guinea Raad adalah sebuah lembanga parlemen yang dibentuk dibawa kontrol Nederland waktu itu. Namun 1 juli juga merupakan hari perayaan Nasional Bangsa Papua.

Mengapa 1 juli setiap tahun menjadi hari perayaan Nasional Papua? Hari Perayaan Nasional 1 juli adalah sebagai hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, waktu itu disertai dengan pengumuman kabinet pemerintahan, konstitusi sementara Republik Papua Barat dan bentuk penolakan pesta demokrasi nasional Indonesia diikutsertakan orang Papua pertama kali, maka wajib memperingati oleh setiap rakyat Papua.

Oleh karena dasar diatas maka, perlawanan terhadap indonesia dan keinginan luhur kemerdekaan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri masih berlaku sampai saat ini berjuang.

Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua

Tanggal 1 Juli 1971 dikenal sebagai hari proklamasi Kemerdekaan Bngsa Papua pertama kali terjadi di Papua. Sejak tahun 1961-1970 belum ada proklamasi kemerdekaan, kabinet pemerintahan dan Kunstitusi atau UUD untuk Bangsa Papua. Oleh sebab itu perjuangan pada generasi kedua ditetapkan dan umumkan yang menjadi kekurangan oleh generasi pertama dalam upaya mempersiapkan Kemerdekaan Papua.

Pada tanggal 1 Juli 1971 terjadi 4 (Empat) peristiwa penting terjadi dalam catatan sejarah diantaranya adalah, Proklamasih Kemerdekaan, Pengumuman Susunan Kabinet Pemerintahan, Tetapkan dan Umumkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat dan Betuk penolakan Pesta demokrasi Indonesia pemilihan umum pertama kali diikutseratakan rakyat Papua.

Empat peristiwa penting ini terjadi tepat 1 juli waktu itu merupakan dasar perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

Penetapan Undang-Undang Dasar (RPB) 1971. Rancangan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sementara Republik Papua Barat ditetapkan pada 1 Juli 1971 di Markas Victoria dekat perbatasan PNG-Jayapura, West Papua. Konstitusi sementara ini terdiri dari 129 pasal.

Semua hal diatur per bagian masing-masing. Seperti nama negara, batas wilayah, lambang-lambang Negara diatur semua pasal demi pasal kemudian ditetapkan dan umumkan pada 1 Juli 1971 bersamaan Proklamasi Kemerdekaan Papua dan susunan kabinet pemerintahan waktu itu.

Muatan pada konstitusi sementara yang menyanggut dengan keinginan untuk mendirikan negara dan menjadi sebuah negara merdeka telah diatur didalamnya. Maka tanggungjawab generasi muda intelek yang budiman sekarang adalah amandemen dan susun kabinet sesuai kebutuhan perjuangan dan sesuai kebutuhan jaman global sekarang perlu diatur bukan secara individu akan tetapi dengan sebuah forum nasional dengan keterlibatan semua pihak. Agar itu menjadi bermanfaat untuk kepentingan nasional bangsa Papua kedepan.

Pengumuman Kabinet Negara

Kabinet Pemerintahan pertama kali dalam perjuangan Papua Merdeka disusun dan umumkan pada tanggal yang sama. Sesuai amanat konstitusi sementara Republik Papua Barat (RPB). Bayangan susunan struktur pemerintahan disusun waktu itu. Dengan komposisi kabinet pemerintahan terdiri dari, Presiden, mentri-mentri serta pemerintah daerah tingkat Provinsi, Kabupaten Kota, Distrik dan Kampung.

Pemerintahan ini dibentuk dengan dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang 1971 tadi, maka alat kelengkapan negara waktu itu dipersiapkan. Namun semuanya telah menjadi catatan sejarah akan tetapi isi Kostitusi sebagai landasan yang telah ditetapkan berlaku hingga selama perjuangan generasi kedua sampai dengan pada generasi ketiga, itu tentunya akan berlaku sesudah merdeka setelah amandemen oleh badan legislatif dan eksekutif resmi. Perubahan Kabinet pernah terjadi tiga kali.

Namun dalam perubahan ini persiden tidak diganti waktu itu, hanya saja menteri-menteri lain diganti, maka perubahan kabinet keempat adalah akan dilakukan generasi yang sedang berjuang masa sekarang, sekalian amandemen konstitusi tersebut.

Penolakan Pesta Demokrasi Indonesia Pertama Kali di Papua Walaupun Indonesia invasi wilayah Papua Barat sejak 1963, tetapi mengikut sertakan dalam berbagai sistem pemerintahan demokrasi indonesia sejauh itu belum sertakan orang Papua dalam sistem pemerintahan indonesia. Baru pertama kali 1 juli 1971 tepat pilihan umum rakyat Papua memberikan hak suara dalam pemilihan Presiden Indonesia waktu itu. Maka tua-tua pro kemerdekan bekumpul di markas Victoria menyatakan sikap menolak ikut demokrasi indonesia dan Papua Barat ingin menjadi sebuah Negara.

Hal itu dilakuan tetap pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat, waktu itu dipimpin oleh Brigjend. Zet Yafet Rumkorem selaku presiden menurut susunan kabinet pada saat itu.

Ketika peristiwa itu terjadi, perlawanan bersenjata serangan berturut-turut di wilayah senggi dan waris terjadi antara orang Papua dan tentara Idonesia.

Selanjutnya perjuangan sesuai amanat konstitusi pembentukan pemerintahan daerah berjalan baru saja di beberapa daerah dan sejak 1973 tepat 26 Maret terbentuknya Tentara Pembebasan Nasional (TPN). Sebagaimana berdasarkan Konstitusi 1971, yang merupakan kelengkapan alat negara, maka terbentuknya tentara untuk mengawsi kabinet pemerintahan, melindungi rakyat dan memperjuangan hak Kemerdekaan rakyat Papua.

Upaya ini berjalan baik, namun perbedaan kedua kubu antara Jakop Prai dan Rumkorem terjadi perpecahan, akhirnya tidak ada yang mempertahanan perjuangan kemerdekaan sesuai harapan awal, amanat konstitusi. Dari perpecahan itu makan waktu 38 tahun tidak ada kesatuan komando perjuangan, kemudian KTT TPN telah lahir guna reusrukturisasi, hingga saat ini komando nasional berdiri melalui persatuan forum Nasional 2012 lalu.

Langka itu tak keluar dari ladasan sejarah tetap berdiri pada konstitusi 1971 sebagaimana pada bagian 5 tentang pertahanan dan keamanan.

Peristiwa Sejarah Sejarah Papua West Papua 22:51