 |
| Pt Freeport |
TIMIKA, PACEKRIBO - Pemerintah
Kabupaten Mimika merasakan langsung dampak sedang tidak stabilnya kondisi PT
Freeport Indonesia (PTFI). Tidak tanggung-tanggung, kabupaten yang menetapkan
APBD sampai Rp 2,4 triliun ini tidak bisa mencapai target, karena ratusan
miliar pendapatan yang bersumber dari PTFI tidak terbayarkan sampai akhir 2015
kemarin.
Dana
perimbangan ini terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana
Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
Untuk
DAU dan DAK terealisasi 100 persen. Yang tidak tercapai adalah bagi hasil pajak
dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Dua sumber penerimaan ini yang
sangat bergantung dari PT Freeport Indonesia. Bagi hasil PPh Pasal 25, WPOPDN
Pasal 29 dan Pasal 21 yang ditargetkan Rp 113 miliar, yang ditransfer hanya Rp
65 miliar.
Kemudian
bagi hasil dari iuran tetap (land-rent) dari target Rp 12 miliar yang
terealisasi hanya Rp 3,9 miliar. Yang paling besar adalah bagi hasil dari iuran
eksplorasi dan eksploitasi (royalti) dari target Rp 828 miliar yang terealisasi
sampai akhir tahun hanya Rp 580 miliar. Dengan demikian, masih kurang sekitar
Rp 248 miliar.
Kepala
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga, Senin
(25/1) kemarin mengatakan transfer dana perimbangan baru 70 persen. Ini tidak
hanya terjadi di Mimika, tapi di seluruh Indonesia. Dan dampak dari empat jenis
penerimaan ini, sangat berdampak besar terhadap penerimaan daerah.
Namun
yang jelas bahwa keberadaan PT Freeport Indonesia yang menjadi penyumbang untuk
penerimaan ini sangat berpengaruh. Menurunnya penerimaan ini karena situasi
ekonomi global kemudian situasi PT Freeport Indonesia yang sangat berdampak
pada penerimaan daerah.
"Mudah-mudahan
sambil berjalan ke depan, trend semakin baik,” katanya.
Paulus
Yanengga mengungkapkan bahwa, Kabupaten Mimika sangat bergantung pada
konstribusi PT Freeport Indonesia kepada Negara. Akibatnya dari target
penerimaan Rp 2,4 triliun pada tahun 2015 lalu, hanya terealisasi Rp 2,1
triliun. "Jadi kalau Freeport tidak beroperasi baik, berarti kami
punya perimbangan ke daerah juga terpengaruh,” terang Paulus.
Hal
ini juga diakui Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Karena kondisi PTFI yang goyah
dan tidak stabil, membuat Pemda Mimika mengurangi proyeksi RAPBD dari Rp 3,1
triliun menjadi Rp 2,5 triliun.
“Sekarang
ini saham Freeport lagi turun, terus pergantian pimpinan Freeport, jangan
sampai mereka bayarnya kurang,” kata Bupati.
Yang
Tidak Mencapai Target
1.
Bagi hasil PPh Pasal 25, WPOPDN Pasal 29 dan Pasal 21 yang ditargetkan Rp 113
miliar yang ditransfer hanya Rp 65 miliar.
2.
Bagi hasil dari iuran tetap (land-rent) dari target Rp 12 miliar yang
terealisasi hanya Rp 3,9 miliar.
3.
Yang paling besar adalah bagi hasil dari iuran eksplorasi dan eksploitasi
(royalti) dari target Rp 828 miliar yang terealisasi sampai akhir tahun hanya
Rp 580 miliar. Dengan demikian, masih kurang sekitar Rp 248 miliar.
