 |
| Lukas enembe. Gubernus papua |
JAYAPURA, PACEKRIBO - Gubernur
Papua Lukas Enembe mengklaim, dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah
pusat tidak bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal
ini disampaikan Lukas dalam pidatonya dalam acara pelantikan kepala daerah
untuk enam kabupaten di Aula Sasana Krida, Kota Jayapura, Papua, Rabu
(17/2/2016).
Lukas
menyebutkan, pihaknya selalu disalahkan pemerintah pusat karena tak optimal
dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus). Akibatnya, banyak pejabat yang
dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Sebenarnya,
dana otsus yang diberikan pemerintah pusat hanya bernilai kecil. Di wilayah
pegunungan, uang sebesar Rp 100 miliar hanya dapat membuat dua jembatan,"
kata Lukas.
Mantan
Bupati Puncak Jaya itu mengatakan akan menggelar rapat kerja bersama semua
kepala daerah di 23 kabupaten kota di Papua untuk mengevaluasi manfaat dana
otsus pada bulan Maret.
"Dalam
rapat ini, kami akan mengambil keputusan apakah tetap menggunakan dana otsus
atau mengembalikannya ke pusat," ujar Lukas.
Menurut
Lukas, sesungguhnya Papua dapat maju apabila diberi kesempatan mengelola sumber
daya alamnya secara mandiri karena berlimpah.
"Tanpa
dana otsus pun, kami masih merasakan manfaat dari kekayaan alam di Papua,"
katanya.
Sementara
itu, Bupati Merauke Frederikus Gebze mengatakan bahwa rencana pembahasan dana
otsus dalam rapat kerja bersama semua kepala daerah merupakan ide bagus.
"Dengan
adanya pembahasan dan evaluasi, kami dapat mengambil kesimpulan sejauh mana
implementasi dana otsus dapat mengakomodasi segala permasalahan di setiap
daerah di Papua," kata Frederikus.
Tahun
ini, dana otsus yang diterima Pemprov Papua sekitar Rp 5 triliun. Sebesar 80
persen dari dana tersebut dialokasikan untuk 23 kabupaten dan kota di Papua.
