 |
| Potret demo AMP di bundaaran HI jakarta 2015 (Ilst foto Dok) |
JAKARTA, PACEKRIBO - Pemerintah
Indonesia berusaha meredamkan Ideology Papua Merdeka melalui
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus (OTSUS), namun sayangnya
Undang-undang tersebut Orang Papua menyatakan Gagal, sehinggah timbul
sebuah rasa Nasionalisme Papua bukan Nasionalisme Indonesia, dan Orang Papua
tidak percaya dengan Pemerintah Indonesia karena Pemerintah Indonesia
menganaktirikan Orang Papua, sehinggah orang Papua timbul sebuah Ideology untuk
memisakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Salah hal satu subtansi permasalahan di Papua adalah Pelanggaran HAM, yang mana menewaskan ribuan orang Papua yang tidak berdosa melalui berbagai Operasi Militer Indonesia di Tanah Papua, sehinggah hal ini juga menimbulkan Orang Papua ingin memisakan diri dari Pangkuan Ibu pertiwi.
Jika melihat sejarah, Papua merupakan sebuah Negara yang merdeka pada tanggal 1 Desember 1961, namun tetapi Indonesia secara paksa mengklaim Papua sebagai bagi dari Indonesia dengan kekuatan Militer yang disebut Tri Komando Rakyat (TRIKORA), sehinggah saat itu pun Amerika memanfaatkan luang demi kepentingan Ekonominya (salah satunya PT. FI).
Dan hinggah kini Lembaga-Lembaga Peneti kemukakan bawah PT.FI merupakan akar permasalahan di Papua, bahkan Rakyat pun mengatakan bawah PT.Freportd merupakan salah satu perusahan yang memakan ribuan korban Orang Papua. Sehinggah rakyat papua menuntut PT. FI harus di tutup melalui berbagai aksi damai namun tetapi pihak Pemerintah Indonesia Menutub ruang Demokrasi bagi Orang Papua melalui kekuatan Militer Indonesia, ini merupakan suatu problem yang fakta.
Indonesia benar-benar Gagal indonesiakan orang Papua dalam berbagai bidang untuk diperdayakan orang asli Papua, sehinggah orang Papua berpikir bawah Indonesia sedang menjajah kita. Jika di bilang orang Papua bilang dijajah memang benar, karena mengingat permasalah yang terjadi selama ini. Namun karena bebrapa permasalahn di Papua ini bentuk-bentuk Penjajahan.
Diatas Luka Otonomi Timbul UP4B
Selama Otonomi bergulir di Papua salah satu momen untuk sejatrakan Orang Papua namun tetapi Gagal sehinggah muncul sebuah Program baru yang sebut dengan Unit percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), itu pun belum tentu akan tercapai sesuai misinya dan/atau Kesejatran orang Papua.
Namun karena Program kerja yang disusun dalam Unit Percepatan Pembangunan Papua Barat (UP4B) ini sepersis dengan Program kerja OTSUS, sehingga orang Papua berpendapat bawah apa bedanya OTSUS dengan UP4B?, oleh karena itu banyak Rakyat Papua menyatakan “Unit Perepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) bukan solusi untuk perdamaian di Papua, Perdamaian di Papua adalah Referendum”.
Rakyat Papua pun
tidak percaya dengan Pemerintah Indonesia karena selama ini hanya janji-janji
namun tetapi pelaksananya tidak pernah terapkan di lapangan, yang selama di
jalankan oleh Pemerintah Indonesia hanya Operasi-operasi Militer di Daerah
Papua.
Jika Pemerintah Indonesia punya hati untuk membangun Papua tarik Militer dari Papua baik organik maupun non-organik, karena operasi militer ini salah satu faktor penghambat pembangun di Papua, agar misinya terwujud dengan baik.
Namun, program kerja Unit percepatan Pembangunan Papua & papua Barat tidak dijalan sesuai mekanisme, maka luka Otonomi Khusus akan menjadi sebuah luka yang bernana, sehinggah tinggal tungguh hari untuk menuai Kemerdekaan bagi Bangsa Papua Barat.
"Di atas batu ini, saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Wasior, 25 Oktober 1925). (Nuken)
