 |
| Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua |
JAYAPURA,
PACEKRIBO.COM -
Ketua Umum Badan Pelayan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez
Sofyan Yoman, berpendapat tidak ada alasan bagi pemerintah Indonesia untuk
tidak mengakui keberadaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)
sebagai perwakilan rakyat Papua. Oleh karena itu ia mendesak RI agar melakukan
dialog dengan organisasi tersebut.
“Dibukanya kantor
perwakilan ULMWP pada 15 Februari lalu di Wamena, merupakan dinamika dan
realitas politik perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat yang patut diakui dan
diterima oleh Pemerintah Indonesia,” kata Socratez, dalam siaran pers yang
diterima oleh satuharapan.com, di Jakarta, hari ini (21/2).
Ia mengemukakan
beberapa alasan mendasar. Pertama, selama ini pemerintah RI menghindar melakukan
dialog dengan alasan banyak kelompok/faksi sehingga pemerintah sulit untuk
duduk berdialog atau negosiasi.
“Maka sekarang
seluruh faksi sudah bersatu dalam ULMWP. Pemerintah RI tidak ada alasan lagi
karena sudah sama-sama dalam satu kamar, yaitu kamar Melanesian Spearhead Group
(MSG),” kata Socratez.
Sebagai catatan
Indonesia sejak 2015 menjadi associate member MSG. Ada pun ULMWP berstatus
observer.
Alasan kedua, menurut
Socratez, ULMWP bukan perwakilan atau perkumpulan orang-orang Papua yang berdiaspora
di luar negeri seperti yang dikatakan oleh sebagian pejabat pemerintah. ULMWP,
menurut dia, adalah perwakilan dan badan politik yang sah dan memiliki
legitimasi kuat dari rakyat dan bangsa Papua Barat.
“Orang-orang yang ada
dalam ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian
Papua (KPP) pada 5-7Juni 2011 di Auditorium Uncen Jayapura. Mereka yang dipilih
adalah Octovianus Mote, Rex Rumakiek, Benny Wenda, Leoni Tanggahma, Dr. John
Otto Ondowame,” tulis Socratez.
Ketika itu, kata
Socratez, KPP dibuka oleh pemerintah RI yaitu oleh Menkopolhukam dalam
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Sehubungan dengan
adanya pernyataan bahwa pembukaan kantor ULMWP di Wamena tidak ada, Socratez
menegaskan bahwa pembukaan kantor itu benar ada. Ia juga mendapat undangan
resmi dari Sekjen ULMWP, Octovianus Mote untuk hadir pada peresmian kantor
ULMWP tersebut. “Tetapi saya tidak bisa hadir karena ada kegiatan kantor yang
tidak bisa saya tinggalkan,” kata dia, seraya melampirkan fotokopi surat
undangan kepadanya.
Menurut Socratez,
pemerintah RI terlambat membendung arus deras masalah Papua yang sudah menjadi
persoalan internasional. Persoalan Papua menjadi persoalan internasional, kata
Socratez, didasarkan pada beberapa alasan krusial, yaitu: pelanggaran HAM bert
sebagai kejahatan negara; kegagalan pembangunan termasuk kegagalan Otsus
sebagai solusi politik; status politik Papua Barat yang tidak jelas dan juga
pemusnahan penduduk asli Papua dalam sistem pemerintah RI. Hal ini, menurut
dia, sudah terbukti melalui berbagai penelitian kredibel. (Nuken)
