Menko Polhukam Tuduh Gereja Berpolitik, Pastor Amandus: "Menteri Bodoh"

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan

TIMIKA, PACEKRIBO – Pastor Gereja Katolik Dekenat Timika-Akimuga Keuskupan Timika, Pastor Amandus Rahadat memprotes ungkapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut Gereja terlibat dalam urusan politik.

Kata Pastor Amandus Rahadat, “Yang bilang-bilang gereja berpolitik seperti Menteri Koordinator Polhukam adalah menteri bodoh,” tepisnya memprotes tuduhan tersebut, Selasa (22/9).

Sebetulnya seperti dilangsir Regional.Kompas.com Minggu (20/9/2015), Menko Polhukam, Luhut Panjaitan menyebut para pimpinan gereja terlibat, bahkan menuduh berambisi dalam politik yang masuk dalam gereja di Indonesia.

“Pak Menteri harus tahu peta wilayah pelayanan,” tegas Pastor Paroki Gereja Katolik Katedral Tiga Raja Timika, Papua, itu Selasa siang.

Sebelumnya, Menteri Kabinet Presiden Jokowi dalam sidang Sinode Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT) ke-33 di Bumi Tii Langga Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu (20/9/2015), menyebut gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan, harus membawa persatuan yang lurus dan utuh untuk umatnya, sehingga jemaatnya menjadi lentera pembangunan di seluruh tanah air Indonesia.

Menurut Pastor Amandus, Menko Polhukam tidak tahu peta wilayah pelayanan antar pemerintah dan wilayah kerja gereja.

Ungkap Pastor, “wilayah pemerintah adalah seluruh aktivitas untuk mensejahterakan rakyat, khususnya aktivitas sosial politik budaya, hak asasi manusia, keamanan nasional. Sedangkan wilayah gereja, utamanya adalah wilayah moral, karena pemerintah belum mampu maka kadang gereja ikut campur, terlibat dalam urusan sosial ekonomi,” tegas Imam Katolik Keuskupan Timika itu.

Mengapa Gereja di bidang sosial politik tampaknya ikut campur? Kata Pastor Amandus, karena pemerintah dan orang politik memasuki wilayah gereja. Sementara wilayah gereja adalah wilayah moral.

“Gereja adalah penjaga gawang moral: keadilan, kebenaran, kejujuran dan lain-lain. Saat ada politik kotor, saat ada korupsi, saat ada pemutarbalikan kebenaran oleh oknum pemerintah, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan oknum politisi, mereka memasuki wilayah gereja. Untuk itu gereja bersuara,” jelasnya panjang lebar.

Kata Pastor senior itu, Gereja Katolik melarang semua petugas gereja untuk memasuki wilayah politik.

“Siapapun kalau masuk, harus resign dulu dari petugas gereja,” jelas Imam Projo Keuskupan Timika itu.

Namun, kata Pastor, gereja tetap terlibat dalam politik dengan arti mendampingi umatnya, memberi pencerahan kepada umat awam.

“Pendampingan kepada umat awam agar terlibat dalam dunia politik yang adalah wilayah kaum awam. Mengkritisi gejala kotor di masyarakat, dimana wilayah moralnya diinjak-injak, sehingga umat yang kurang paham dan kurang sadar dapat bangkit dan berjuang bersama hirarki gereja demi membela keadilan, kebenaran dan kejujuran,” ulasnya.

 

Sumber:www.papuaanigou.com

Agama Berita MENKOPOLHUKAM Politik 12:57