Pernyataan Sikap: PBB Harus Bertanggung Jawab Atas Genosida Dan Gagalnya Dekolonisasi West Papua

Saat salah satu anggota FRI-West Papua menyampaikan orasinya di depan massa aksi, di depan Gedung PBB Jakrta Pusat, Jln.MH.Thamrin Jakarta.(Foto: Doc.AMP Jakarta)

JAYAPURA, PACEKRIBO - Kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan mandatnya untuk memastikan penentuan nasib sendiri bangsa West Papua pada tahun 1969 berdampak panjang hingga saat ini. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB, berjalan dengan penuh kecurangan. Bangsa West Papua dijanjikan bahwa tiap orang bisa memilih, namun nyatanya hanya 1.026 dari sekitar 800.000 orang yang bisa memilih saat itu. Orang-orang yang bisa memilih itu pun dipilih dan di bawah todongan senjata militer Indonesia. Maka dari itu, PEPERA adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan internasional dan tidak mewakili keinginan bangsa West Papua yang sesungguhnya.

Berbagai aksi brutal militer Indonesia berlanjut. Pada dekade 1980an hingga1990an, tepatnya 26 April 1984, terjadi pembunuhan terhadap tokoh nasionalis Papua, Arnold Clemens Ap. Pembunuhan itu disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG). Kemudian pembunuhan terhadap DR. Thomas Wanggai pada 13 Maret 1996. Pada 10 November 2001 terjadi pembunuhan oleh pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia (Kopassus) terhadap Ketua Dewan Presidium Papua (DPP) Theys Hiyo Eluay. Pada 14 Juni 2012 terjadi penembakan kilat terhadap Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni. Selain itu, terjadi juga penangkapan terhadap aktivis KNPB Wamena dan penembakan kilat terhadap Kordinator Komisariat Militan KNPB Pusat Hubertus Mabel pada tanggal 16 Desember 2012 di Wamena. Pada Tanggal 8 Desember 2014 terjadi  pembunuhan luar biasa, yang masuk kategori pelanggaran HAM berat, di paniai oleh TNI-Polri yang mengakibatkan  22 orang masyarakat sipil, di antaranya  5 Orang siswa SMA, meninggal dunia, dan 17 lainnya luka-luka kritis.

Masih banyak lagi berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan militer Indonesia terhadap Rakyat Papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Bangsa West Papua dibunuh, disiksa, diculik, diintimidasi, dan diperkosa oleh aparatur negara Indonesia hingga hari ini akibat lalainya PBB.

Selain itu, minggu ini bangsa West Papua kedatangan Pelapor Khusus PBB tentang Kesehatan. Tingkat kesehatan, ketiadaan tenaga medis, jumlah kematian ibu dan anak, jumlah kasus HIV/AIDS di West Papua adalah yang tertinggi di Indonesia akibat dari kolonialisasi yang berkepanjangan. Maka, kami mendesak supaya Pelapor Khusus PBB tersebut melaporkan dan memberitakan kepada Dewan HAM PBB dan dunia mengenai kondisi kesehatan yang sebenar-benarnya di West Papua.

Untuk itu, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama Aliansi Mahasiswa Papua menuntut dan mendesak PBB untuk:

-    PBB harus bertanggungjawab untuk meluruskan sejarah PEPERA dan proses aneksasi West Papua ke   Indonesia

-    PBB harus membuat resolusi untuk memberikan referendum kemerdekaan bagi bangsa West Papua yang sesuai dengan hukum internasional

-     Pelapor Khusus PBB tentang Kesehatan memberitakan kondisi kesehatan yang sangat buruk di West   Papua akibat dari kolonialisasi yang berkepanjangan.

Demikian pernyataan sikap ini. Kami menyerukan kepada seluruh Rakyat West Papua untuk bersatu dan berjuang merebut cita-cita Pembebasan Sejati Rakyat dan Bangsa Papua Barat. Atas perhatian dan dukungan seluruh Rakyat Papua, kami ucap terima kasih. Tuhan beserta kita.

Jakarta, 03 April 2017

AMP dan FRI-West Papua

(ampnews.org)

AMP Artikel PBB Pelangaran Ham Pernyataan Sikap 12:19