Demo Penolakan Menkopolhukam Dihadang, Aksi Di 5 Tempat

Ilustrasi foto massa aksi komite nasional papua barat

JAYAPURA, PACEKRIBO – Penolakan atas kedatangan Menkopolhukam Republik Indonesia di tanah Papua yang digelar oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan organ pergerakan lainnya dihadang aparat gabungan, Polri dan TNI masing-masing di Yapis Dok V, Taman Imbi depan kantor DPR Papua, Lingkaran Abepura, Terminal Ekspo dan Perumnas III Waena, Kota Jayapura sedangkan aktivis KNPB di Sentani dibubarkan paksa.

Ketua I KNPB Pusat, Agus Kossay mengatakan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua harus diselesaikan di luar dari kepentingan politik Negara Indonesia. Sebab, aktor dari pelanggaran HAM di bumi Cenderawasih adalah Negara Indonesia sendiri.

“Karena itu kami yakin tidak mungkin negara mengadili negara. Kami berkeyakinan bahwa sejak Indonesia menganeksasi West Papua tahun 1963, dan sampai kapanpun, selama kekuasaan Indonesia berada di teritoriy West Papua tidak akan ada jaminan hidup bagi bangsa Papua. Apalagi jaminan keadilan hukum dalam negara Indonesia,” tegas Agus Kossay di hadapan aksi massa di Perumnas III Waena, Rabu (15/06/2016).

Dijelaskan Agus Kossay, pihaknya berkeyakinan selama rakyat Papua belum menentukan nasibnya sendiri melalui referendum yang damai dan demokratis, orang asli Papua (OAP) akan terus dibunuh sampai habis. Karena, sejak awal kami sudah yakin penguasa Indonesia hanya butuh tanah air dan kekayaan alam Papua.

“Kami rakyat Papua tahu, Indonesia tidak butuh orang Papua. Itu motivasi Indonesia di West Papua. Sehingga hari ini, kami rakyat West Papua tidak butuh sandiwara politik Jakarta melalui tim terpadu penanganan dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dibentuk oleh Menkopolhukam pada 15 Mei 2016 lalu,” tuturnya.

Oleh karena itu, Sekretaris I KNPB Pusat, Mecky Yeimo mengatakan, pihaknya mendukung penuh perwakilan rakyat Papua yang telah tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menolak dengan tegas tim penanganan pelanggaran HAM di Papua buatan negara Indonesia yang melibatkan orang Papua, seperti Marinus Yaung, Matius Murib dan Lien Maloali.

“Orang-orang yang terlibat dalam tim ini tidak mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM. Maka, kami mendesak agar segara mengirim tim atau pengawasan Internasional terhadap suara West Papua (referendum) untuk menentukan nasib sendiri,” ungkap Mecky Yeimo.

Selanjutnya, kata Yeimo, pihaknya mendesak tim pencari fakta dari Pasific Island Forum (PIF) segera ke tanah Papua. Juga, semua aktivis HAM, agama korban dan seluruh rakyat Papua untuk tidak terlibat dan menolak tim pencari fakta pelanggaran HAM bentukan Jakarta.

Kapolsek Abepura, Kompol Marthen W. Asmuruf mengatakan, untuk mengamankan demonstrasi yang digelar oleh KNPB ini pihaknya menurunkan 200 aparat kepolisian yang ditempat di semua titik aksi.

“Ada 200 personil polisi. Terus dari Brimob ada 2 pleton. Jadi disiagakan di semua tempat aksi,” kata Kompol Marthen W. Asmuruf.

Juru Bicara KNPB Pusat, Bazoka Logo mengatakan, pihaknya tidak bisa menuju ke kantor wakil rakyat Papua karena dihadang oleh aparat kepolisian. Sehingga, pihaknya menggelar aski di tempat saja.

“Ya, kami dihadang. Tidak bisa bergerak. Jadi, tidak bisa ke kantor DPRP, ini kami sangat kecewa. Padahal kami mau sampaikan aspirasi kepada pemerintah Indonesia melalui DPRP,” ujar Bazoka Logo. (tabloidjubi.com)

Berita Hukum/Ham KNPB Nasional Nasionalisme Papua Papua Merdeka Polisi 09:09