Ilustrasi aksi Solidaritas untuk Papua 2015 - catatankaki.info |
JAKARTA, PACEKRIBO - Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) dideklarasikan Selasa (29/11/2016) di Jakarta dalam rangka menunjukkan sikap dan solidaritas sebagian elemen rakyat Indonesia terhadap aspirasi penentuan nasib sendiri rakyat Papua.
Menyusul
eskalasi isu penentuan nasib sendiri West Papua di panggung internasional saat
ini, sebagian masyarakat Indonesia juga terdorong untuk mengambil sikap. FRI
West Papua dideklarasikan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Selasa siang
sebagai gabungan dari partai politik, organisasi mahasiswa, kelompok kebudayaan
dan kelompok aktivisme media.
Dalam
rilisnya yang diterima Redaksi Jubi Selasa (29/11), mereka menekankan lima
latar belakang didirikannya front tersebut.
Surya
Anta, Juru bicara FRI West Papua menjabarkan landasan pertama front tersebut
dideklarasikan karena kecurangan dan penipuan sejarah status Papua dan
integrasinya kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“West
Papua adalah teritori koloni tak berpemerintahan sendiri yang diakui PBB dan
juga kolonial Belanda di tahun 1949, demikian pula masih diakui pada penyerahan
administratifnya ke Indonesia pada 1963, status itu tidak berubah, sebelum
dilakukannya penentuan nasib sendiri,” ujar Surya di dalam rilis tersebut.
Satu-satunya
legitimasi integrasi West Papua ke NKRI adalah Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera) 1969 yang, lanjutnya, terbukti tidak sah karena tidak demokratis.
FRI
West Papua juga menekankan adanya diskriminasi rasial yang sistematis dan
menyejarah di Papua sebagai landasan sikap mereka.
“Diskriminasi
rasial tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan sebelum PEPERA berlangsung,
sebagai mana pernyataan Ali Moertopo pada tahun 1966 “ Indonesia tidak
menginginkan orang Papua, Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya
alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka,
silahkan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau meminta orang Amerika
untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempati di sana”,
demikian dikutip oleh Surya dalam rilis tersebut.
Genosida
perlahan; penangkapan, penyiksaan dan pemenjaraan bangsa Papua; serta
perampokan kekayaan alam tanah Papua adalah tiga landasan selanjutnya pendirian
kelompok solidaritas ini.
Kelima
landasan itu, membawa FRI West Papua pada kesimpulan bahwa pihaknya dengan
sadar harus mengakui, “keberadaan NKRI di West Papua adalah ilegal; sudah
terjadi penjajahan di Papua selama 50an tahun; dan West Papua adalah sebuah
Bangsa (nation)
(yang berbeda dengan bangsa Indonesia--red),” demikian ujar pernyataan tersebut.
FRI
West Papua didirikan oleh Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat
Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi
Sosialis, Perkumpulan Solidaritas Net.
Surya
Anta, yang juga berasal dari Partai Pembebasan Rakyat itu di dalam konferensi
pers yang masih berlangsung saat ini di LBH Jakarta, Diponogoro 74 Jakarta,
menekankan perlunya solidaritas untuk Papua disatukan, “tidak bisa
terus-menerus terpencar-pencar. Apa yg kami lakukan di FRI West Papua adalah
mencoba menyatukannya,” ujar dia.
Melalui
video live, tampak Surya Anta seorang diri di depan forum konferensi pers
tersebut menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari para wartawan.
Inisiatif
mendukung penentuan nasib sendiri West Papua ini bisa dikatakan yang pertama
secara terbuka dideklarasikan di Indonesia. Selama ini, solidaritas masyarakat
Indonesia terhadap persoalan Papua biasanya berkisar dalam soal-soal penegakan
HAM dan kemanusiaan secara umum, tanpa secara lugas menyebutkan dukungan
terhadap Hak Penentuan Nasib sendiri.
Di
era 1990-an kelompok-kelompok sipil Indonesia juga pernah melakukan hal serupa
dengan mendukung penentuan nasib sendiri Timor Leste. Kelompok-kelompok
tersebut seperti Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Rakyat Maubere (SPRIM),
Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste (SOLIDAMOR) dan Forum
Solidaritas Untuk Rakyat Timor Lorosae.(jubi)
0 comments:
Post a Comment
Gunakan kata-kata yang baik, sopan dan santun.
Dilarang keras Komentar yang berbau SARA, Pornografi, Pelecehan dan Kekerasan.
Orang Pintar Pasti Komentar Yang Berkualitas.