 |
| Aksi damai memrotes sweeping di Dogiyai berlangsung di Jakarta menuju Istana Negara (26/1/2017) – Jubi/VK |
DOGIYAI, PACEKRIBO – Para mahasiswa/I
Papua di Pulau Jawa serta warga Indonesia yang peduli, mulai ikut angkat bicara
menyusul protes warga Dogiyai menyangkut aksi sweeping Mantap Praja aparat
gabungan yang sudah memakan korban jiwa, tindakan kekerasan, dan menyebar
keresaha di masyarakat.
Para mahasiswa Papua
dan elemen yang bersolidaritas tersebut melakukan aksi damai Kamis, (26/1/2017)
setidaknya di Yogyakarta, Semarang, Jakarta dan Bandung.
Ketua Harian
Ipmanapandode Joglo (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai dan
Deiyai Jogja-Solo) , Manfred Kudiai, mengaku menyesal dengan tindakan
kekerasaan yang dilakukan oleh TNI dan Polri utusan Polda Papua dan Polres
Nabire yang dikatakan hendak mengamankan Pilkada serentak.
Menurut dia, aparat
gabungan itu malah memanfaatkan momen hingga meresahkan masyakarat Dogiyai
dengang sweeping yang berlebihan.
“Kapolda Papua segera
menarik Kapolsek Kamuu, Mardi Marpaung, dan harus bertanggungjawab atas
perbuatan anak buahnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini tidak boleh dibiarkan
begitu saja, yang jelas mereka (pelaku) harus mendapatkan hukuman yang lebih
dari perbuatan mereka,” kata Manfred Kudiyai melalui surat elektroniknya kepada
Jubi Kamis (26/1).
Sweeping tersebut
dinilai berlebihan dan tidak sesuai dengan mandat Polda Papua kepada Tim
Gabungan Giat Operasi Mantap Praja (GOMPRA) untuk menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Dogiyai demi terselenggaranya Pemilihan
Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Dogiyai dengan lancer.
“Tapi, dalam sweeping
tersebut mereka (gabungan TNI/Polri) melakukan tindakan kekerasan terhadap
beberapa pemuda dan masyarakat setempat hingga mengakibatkan korban nyawa dan
beberapa warga lainnya mengalami luka barat hingga ringan,” ungkap Kudiai.
Di Jakarta, aksi
serupa dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk
West Papua. Mereka melakukan long march ke Istana Negara dan berakhir di KOMNAS
HAM.
Frans Nawipa, Ketua
AMP Jakarta dalam pernyataan pers yang diterima redaksi, menjelaskan ada enam
bentuk sweeping yang dilakuan Tim Gompra di Dogiyai sejak September 2016.
“Ada sweeping alat
tajam, atribut Papua Merdeka, sweeping aktivis HAM, sweeping rambut gimbal,
sweeping uang dan orang mabuk. Bila kedapatan masyarakat yang kumisnya panjang
dan rambutnya gimbal ditahan dan diinterogasi oleh Polisi dan Brimob,” demikian
ungkap Nawipa.
Aksi yang berujung di
KOMNAS HAM tersebut menuntut agar Kapolres Nabire dan Kapolsek Kamuu dicopot,
Tim Gompra ditarik dari Dogiyai, dan KOMNAS HAM diminta melakukan investigasi
terkait kekerasan dan pembunuhan di Dogiyai.
Sebelumnya terpisah
Natalius Pigai, komisioner KOMNAS HAM asal Paniai, juga mengecam aksi
berlebihan pengamanan pilkada tersebut. Dirinya berjanji jika Kapolda Papua
tidak tindaklanjuti permintaan warga terkait penghentian sweeping, maka KOMNAS
HAM akan turun melakukan investigasi ke Dogiyai.
Dari pantauan redaksi
di lini sosial media, setidaknya aksi serupa berlangsung di Semarang,
Yogyakarta, Jakarta dan Bandung. Di Bandung aksi mengambil tempat di depan
Gedung Sate. Tampak dua orang pemuda warga Indonesia bertelanjang dada
melakukan aksi teaterikal disekitar mobil dan aparat kepolisian sambil membawa
poster wajah korban kekerasan sweeping aparat di Dogiyai.(Sumber: jubi)
