 |
Bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo.
|
WAMENA, PACEKRIBO -
Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru
(DOB) baik untuk provinsi dan kabupaten di Papua dapat segera disahkan.
"Mudah-mudahan proses ini bisa berlanjut, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga pembangunan di Papua bisa lebih cepat terlaksana karena wilayahnya terlalu besar, atau tiga kali lipat dari Pulau Jawa," katanya ketika dihubungi di Jayapura.
Wetipo menjelaskan pembentukan DOB ini bukanlah membahas masalah rupiah, tetapi menyoal aspek politisnya yang sangat strategis.
"Sehingga kami berpikir apa yang sedang bergulir dan tengah diperjuangkan untuk pemekaran, bisa menjadi kenyataan demi kemajuan pembangunan di Tanah Papua," ujarnya.
Dia menuturkan dorongan untuk menyukseskan pembentukan DOB ini terlebih khusus diprioritaskan bagi kesejahteraan masyarakat yang berada dalam lingkungan wilayah pemekaran tersebut.
"Apa pun yang terjadi, sikap politik yang sudah diambil para bupati dan perwakilan DPD RI, sudah sangat jelas, di antaranya mendorong pemekaran tiga provinsi di Papua serta sejumlah kabupaten, hanya saja, soal jadi atau tidaknya itu menjadi urusan belakang," katanya lagi.
Dia menambahkan pasalnya, yang terpenting kini, pihaknya harus mendorong terlebih dulu, jika nanti ada keputusan lain, itu menjadi wewenang pemerintah dan DPR RI.
"Karena apa yang dilakukan kini, barulah sebatas usulan dan belum final, artinya masih ada langkah berikut untuk bagaimana membicarakan dengan pihak pemerintah dan DPR RI," ujarnya lagi.
Sekadar diketahui, Bupati Jayawijaya merupakan salah satu peserta rapat Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dibahas Konsolidasi Nasional Pembentukan Daerah Otonom Baru, Selasa (4/10) yang sepakat mengusulkan pemekaran Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Tengah.
Dalam rapat tersebut juga mengusulkan pembentukan sejumlah kabupaten baru di Papua, yakni Kabupaten Lembah Roufaer, Kabupaten Yamo, Kabupaten Moni, Kabupaten Mimika Barat, Kabupaten Mimika Timur, Kota Timika, Kabupaten Muara Digoel, dan Kabupaten Admi Korbai.
Kemudian Kabupaten Muyu, Kabupaten Ghondumi Sisare, Kabupaten Puncak Trikora, Kabupaten Baliem Centre, Kabupaten Kembu, Kabupaten Bogoga, Kabupaten Yahukimo Barat Pegunungan Seir, Kabupaten Memberamo Hulu, Kabupaten Yahukimo Barat Daya, Kabupaten Yahukimo Utara, Kabupaten Yahukimo Timur, Kabupaten Eroma, dan Kabupaten Yalimek.
Selanjutnya, Kabupaten Ketengban, Kabupaten Byak Napa Swandiwe, Kabupaten Pulau Numfor, Kabupaten Yapen Barat Utara, Kabupaten Yapen Timur, Kabupaten Grime Nawa, Kabupaten Okkha, Kota Lembah Baliem dan Kota Merauke.
Sementara dua usulan kabupaten yang tak mendapat pandangan DPD, yakni Kabupaten Sinak dan Kabupaten Keerom Timur. (Antara)
"Mudah-mudahan proses ini bisa berlanjut, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga pembangunan di Papua bisa lebih cepat terlaksana karena wilayahnya terlalu besar, atau tiga kali lipat dari Pulau Jawa," katanya ketika dihubungi di Jayapura.
Wetipo menjelaskan pembentukan DOB ini bukanlah membahas masalah rupiah, tetapi menyoal aspek politisnya yang sangat strategis.
"Sehingga kami berpikir apa yang sedang bergulir dan tengah diperjuangkan untuk pemekaran, bisa menjadi kenyataan demi kemajuan pembangunan di Tanah Papua," ujarnya.
Dia menuturkan dorongan untuk menyukseskan pembentukan DOB ini terlebih khusus diprioritaskan bagi kesejahteraan masyarakat yang berada dalam lingkungan wilayah pemekaran tersebut.
"Apa pun yang terjadi, sikap politik yang sudah diambil para bupati dan perwakilan DPD RI, sudah sangat jelas, di antaranya mendorong pemekaran tiga provinsi di Papua serta sejumlah kabupaten, hanya saja, soal jadi atau tidaknya itu menjadi urusan belakang," katanya lagi.
Dia menambahkan pasalnya, yang terpenting kini, pihaknya harus mendorong terlebih dulu, jika nanti ada keputusan lain, itu menjadi wewenang pemerintah dan DPR RI.
"Karena apa yang dilakukan kini, barulah sebatas usulan dan belum final, artinya masih ada langkah berikut untuk bagaimana membicarakan dengan pihak pemerintah dan DPR RI," ujarnya lagi.
Sekadar diketahui, Bupati Jayawijaya merupakan salah satu peserta rapat Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dibahas Konsolidasi Nasional Pembentukan Daerah Otonom Baru, Selasa (4/10) yang sepakat mengusulkan pemekaran Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Tengah.
Dalam rapat tersebut juga mengusulkan pembentukan sejumlah kabupaten baru di Papua, yakni Kabupaten Lembah Roufaer, Kabupaten Yamo, Kabupaten Moni, Kabupaten Mimika Barat, Kabupaten Mimika Timur, Kota Timika, Kabupaten Muara Digoel, dan Kabupaten Admi Korbai.
Kemudian Kabupaten Muyu, Kabupaten Ghondumi Sisare, Kabupaten Puncak Trikora, Kabupaten Baliem Centre, Kabupaten Kembu, Kabupaten Bogoga, Kabupaten Yahukimo Barat Pegunungan Seir, Kabupaten Memberamo Hulu, Kabupaten Yahukimo Barat Daya, Kabupaten Yahukimo Utara, Kabupaten Yahukimo Timur, Kabupaten Eroma, dan Kabupaten Yalimek.
Selanjutnya, Kabupaten Ketengban, Kabupaten Byak Napa Swandiwe, Kabupaten Pulau Numfor, Kabupaten Yapen Barat Utara, Kabupaten Yapen Timur, Kabupaten Grime Nawa, Kabupaten Okkha, Kota Lembah Baliem dan Kota Merauke.
Sementara dua usulan kabupaten yang tak mendapat pandangan DPD, yakni Kabupaten Sinak dan Kabupaten Keerom Timur. (Antara)
0 comments:
Post a Comment
Gunakan kata-kata yang baik, sopan dan santun.
Dilarang keras Komentar yang berbau SARA, Pornografi, Pelecehan dan Kekerasan.
Orang Pintar Pasti Komentar Yang Berkualitas.